Peraturan Deklarasi, Pajak Konsumsi dan Pajak Lainnya – Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, pemerintah menggunakan pajak untuk pembangunan. Semua warga Indonesia harus patuh akan pajak. Mereka juga dihimbau untuk melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Kepemilikan NPWP harus dimiliki oleh pekerja yang memenuhi syarat. NPWP digunakan dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Para wajib pajak nantinya perlu memenuhi semua ketentuan yang diajukan.
Shohizei – Pajak merupakan iuran yang dibayarkan kepada pemerintah yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang berbeda. Ada yang berupa layanan, sarana dan prasarana lainnya. Pajak hadir dalam jenis yang berbeda. Setiap jenis pajak tersebut juga memiliki nilai atau tarif yang berbeda. Peraturan yang berkaitan dengan pajak juga hadir dengan peraturan yang berbeda. Pajak konsumsi merupakan salah satu jenis pajak yang wajib kita bayarkan. Jika diperhatikan dengan baik, pajak konsumsi adalah bagian dari PPN. Nilai PPN akan dikenakan berdasarkan penambahan nilai jasa atau barang yang dilakukan oleh para produsen kapada para konsumennya. Yang perlu diperhatikan dengan seksama, pajak yang dikenakan bergantung pada macam atau jenis konsumsi tertentu. Contohnya ketika kita melakukan pembelian di cafe atau restaurant, kita akan dikenakan pajak secara langsung sebesar 10%. Nilai pajak tersebut akan berbeda jika kita memiliki bisnis catering atau jasa boga. Pengenakan pajak pemilik jasa catering berbeda dengan nilai pajak PPN. Hal tersebut terjadi akibat pengadaan konsumsi dikerjakan oleh bendara kepemerintahan. Peraturan yang berkaitan dengan pajak konsumsi diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan yang tertera di dalamnya antara lain:
a. Jasa catering dan boga dikelompokan pada jasa yang tidak dikenakan beban PPN
b. Jasa catering dan boga merupakan jasa penyedia makanan dan minuman. Jasa akan berhubungan dengan perlengkapan yang diperlukan, mulai dari pembuatan hingga penyajian akhir
Tidak hanya pajak konsumsi, ada jenis pajak lainnya yang harus kita bayarkan tepat waktu sebagai wajib pajak. Pajak tersebut adalah pajak penghasilkan. Pajak ini dikenakan berdasarkan dengan jumlah penghasilan yang kita peroleh. Tidak hanya perorangan, pajak penghasilan juga dapat dibebankan kepada badan usaha. PPH pasal 15 mengatur pajak penghasilan maskapai, pelayaran, pengeboran minyak, perusahaan dan asuransi asing. Pajak yang mengatur upah, gaji, hadiah, tunjangan dan honorarium dapat ditemukan pada PPH pasal 21.
Bea materai merupakan jenis pajak lainnya yang dikenakan kepada mereka yang melakukan pengurusan surat perjanjian tertentu. Secara garis besar, pajak ini dikenakan pada pemanfaatan dokumen. Bea materai yang umum dikenakan pada pembuatan akta tanah, akta notaris dan surat penting lainnya adalah Rp. 6.000. Jika nilianya tidak melebihi 250 ribu, maka surat penting tersebut tidak akan dikenakan bea materai. Bea materai senilai Rp. 3.000 akan dikenalan pada surat dengan nilai antara 250 ribu hingga 1 juta rupiah.
Baca juga : 2 Prinsip Mendesain Pajak Konsumsi yang Baik
Ada dua jenis pajak daerah yang ada saat ini. Kedua pajak tersebut adalah pajak propinsi dan pajak kabupaten. Sesuai dengan namanya, pajak propinsi akan dikelola oleh kepemerintahan propinsi. Yang menjadi bagian dari pajak ini adalah pajak kendaraan bermotor , pajak air permukaan, bea balik nama dan pajak rokok. Pajak kabupaten akan dikelola oleh Pemda tingkat 2. Yang menjadi bagian dari pajak ini adalah pajak hotel, pakir, restaurant, air, reklame dan pajak tanah. Kesemua jenis pajak ini harus dibayarkan oleh pihak-pihak yang dibebankan.
Comments