Fungsi dari Pajak

Kenali Pajak Konsumsi dan Fungsi dari Pajak – Siapa yang tidak kenal dengan pajak? Pajak sendiri sudah menjadi hal yang harus dibayar oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk kewajiban. Jenis dari pajak sendiri ada bermacam-macam. Namun, di dalam pengelolaan pajak sendiri dibagi menjadi 2 yaitu pusat dan daerah. Dari adanya kedua jenis pajak yang telah disampaikan sebelumnya ada yang namanya pajak konsumsi. Sebenarnya, pajak konsumsi ini masuk ke dalam pajak yang objektif. Besaran dari pajak sendiri memiliki perbedaan dengan pajak yang lain. Untuk pajak konsumsi merupakan pajak yang dibebankan ke dalam barang ataupun jasa yang dikonsumsi oleh konsumen. Lantas bagaimanakah bebsaran beban yang berada di dalam pajak konsumsi Indonesia? Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai besaran dari pajak konsumsi di Indonesia.

Membahas hal sebelumnya, sebenarnya pajak konsumsi sendiri di Indonesia dikenakan sebesar 10% dari harga yang ada pada barang atau jasa yang dikonsumsi. Ini bisa dicontohkan pada saat kamu membeli suatu makanan di restoran tetapi pada saat kamu ditagih untuk melakukan pembayaran yang akan kamu dapatkan adalah tagihan yang lebih besar padahal makanannya tidak seberapa mahal. Pada saat itu, kamu bisa meneliti struk pembayaran secara jeli dan pasti kamu akan menemukan pajak konsumsi yang ada sebesar 10%. Jadi, pajak konsumsi itu akan dibebankan pada barang atau jasa yang dikonsumsi bukan pajak yang dikenakan kepada konsumen ketika barang dalam masa produksi.

Membahas mengenai sebelumnya, bahwasannya kenapa harus membayar pajak konsumsi dan membuat tagihan menjadi lebih banyak. Semua itu, dikarenakan fungsi dari pajak sendiri yang mampu membantu meningkatkan keuangan negara dalam pembangunan. Apakah kamu mengetahui fungsi dari pajak baik itu pajak konsumsi yang ditanggung oleh kamu? Fungsi pajak sendiri yang pertama adalah anggaran. Perlu untuk kamu ketahui bahwasannya anggaran yang dimaksudkan di sini adalah pajak menjadi salah satu sumber dana negara. Bukan hanya itu saja, fungsi lain dari pajak sendiri yaitu untuk mengatur. Mengatur yang dimaksudkan di sini adalah mengatur segala kebijakan yang ada di dalam wilayah pemerintah. Bukan hanya itu saja, fungsi lain dari pajak sendiri termasuk pajak konsumsi yaitu untuk stabilitas perekonomian yang ada di Indonesia. Fungsi utama pajak sendiri agar perekonomian yang ada di dalam masyarakat merata. Semua fungsi dari pajak akan berjalan lancar ketika kamu juga mampu membayar pajak dengan lancar. Pajak paling besar adalah pajak dari perjudian online dan pajak yang di bayar oleh perusahaan agenbola108.cc membuat perekonomian negara menjadi lebih baik.

Kenali Pajak Konsumsi dan Fungsi dari Pajak

Begitulah sedikit informasi mengenai pajak konsumsi dan fungsi dari pajak sendiri di Indonesia. Jadi, sebagai masyarakat Indonesia harus mampu membayar pajak dengan tepat waktu. Semua ini dikarenakan uang pajak akan dijadikan sebagai penyonsong pembangunan negara Indonesia baik sarana ataupun prasarana. Kamu bisa membayar pajak apapun baik pajak konsumsi atau yang lain untuk kemakmuran negara.

PPH pasal 23 dalam Pajak Konsumsi
Beranda Blog Informasi Pajak Pajak

PPH pasal 23 dalam Pajak Konsumsi

PPH pasal 23 dalam Pajak Konsumsi – Dalam peraturan PPH pasal 23, telah tercantum bahwasannya akan dikenakan pajak konsumsi terhadap perusahaan penyedia jasa yang telah tertera di dalam No. 141/PMK.03/2015 dimana bendahara pemerintah pusat melakukan perhitungan atau pelaporan tehradap pemerintah pusat mengenai pajak konsumsi yang telah dibayarkan. Kini, dengan adanya website yang dikembangkan secara digital kini telah hadir aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan pajak. Semua itu akan memudahkan para bendahara pemerintah pusat untuk mengatur segala laporan yang telah dibuat dan dimasukkan secara online menggunakan website. Tentunya, sistem website sendiri bisa dilakukan dengan cepat serta aman. Maka dari itu, ketika kamu berada di dalam restoran dan makan di dalamnya maka akan sedikit lebih mahal karena terkena pajak konsumsi bagi para konsumen.

Untuk melakukan pembayaran atas pajak konsumsi yang telah tertera peraturan PPH pasal 23 secara online akan bisa dilakukan oleh pihak yang memotong dengan membuat ID billing dahulu dan selanjutnya akan dibayar menggunakan bank yang telah ditentuukan. Untuk batas pembayaran sendiri akan dilakukan pada tanggal 10 sebulan ketika terutang pajak penghasilan. Selain itu, ada juga bahwasannya pihak pemotong sendiri harus menyetorkan bukti rekapan dalam rangkap ke-1 pada saat memasukkannya ke dalam website pajak. Bahkan, dalam pelaporan pajak konsumsi yang dilakukan oleh bendahara pemerintah pusat sendiri telah memiliki jatuh tempo yang tertera pada tanggal 20. Pada intinya, dalam pajak konsumsi bendahara harus melakukan perhitungan, pembayaran, dan juga pelaporan sesuai dengan peraturan PPH Pasal 23.

Penyimpanan data-data sendiri dilakukan dengan sangat mudah dan cepat.
Tarif yang ada di dalam PPH pasal 23 sendiri dibagi menjadi 2 dalam pengenaan pajaknya. Dua jenis tarif yang berbeda dimana penghasilan sendiri 15% dan juga 2%, tergantung pada objek PPH 23. Dimana tarif 15% terdapat jumloh bruto atas dimana terdapat dividen dan juga hadiah dan penghargaan. Selain itu, tarif 2% sendiri jumlah yang dibayarkan dan disesuaikan dengan sewa tanah ataupun bangunan selain itu atas jasa manaejemen atau jasa yang lainnya. Jadi, kini para bendahara pemerintahan pusat tidak lagi pusing-pusing untuk menghitung bahkan melaporkan mengenai hal yang bersangkutan dengan pajak konsumsi. Semua dapat diselesaikan dengan mudah karena hadirnya website untuk pajak.

Semua sistem yang ada di dalam website https://multibet88.online sendiri akan berjalan dengan lancar yang telah disesuaikan dan sistem sendiri sesuai dengan peraturan dari PPH pasal 23. Kamu harus mau untuk membayar pajak konsumsi karena pajak yang ditanggung oleh konsumen akan memberikan dampak positif pada negara Indonesia. Selain itu, hasil dari pajak sendiri mampu untuk membantu pemerataan perekonomian yang ada di Indonesia apalagi di sini banyak sekali masyarakat sendiri yang masih kekurangan.

Spread the love
Cara Perhitungan Pajak Konsumsi dan Bendahara Pemerintah Pusat Memasukkan Pajak
Beranda Blog Informasi Pajak Pajak

Cara Perhitungan Pajak Konsumsi dan Bendahara Pemerintah Pusat Memasukkan Pajak

Cara Perhitungan Pajak Konsumsi dan Bendahara Pemerintah Pusat Memasukkan Pajak – Siapa yang tidak mendengar kata pajak konsumsi? Pasti pernah terngiang sejenak kalimat itu, dimana pasti kamu akan menemuinya disaat kamu membeli makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam suatu restoran. Dasarnya pajak konsumsi sendiri merupakan salah satu bagian dari pajak pertambahan nilai. Perlu kamu ketahui, bahwasannya pajak sendiri merupakan penambahan nilai barang ataupun jasa untuk produsen kepada seorang konsumen. Untuk PPN sendiri akan dikenakan sebesar 10% ketika kamu makan secara langsung di restoran dan berbeda lagi ketika kamu menggunakan jasa boga dan catering.

Perlu untuk kamu ketahui, bahwasannya dalam pajak konsumsi memiliki daar hukum. Pajak konsumsi sendiri telah tertera di dalam peraturan 18/PMK/010/2015. Dimana di dalam peraturan menindak lanjuti sebuah peraturan bahwasannya perusahaan yang berjenis jasa tidak akan pernah dikenai PPN dan perusahaan yang menyediakan penjualan makanan ataupun minuman harus lengkap dengan perlengkapan yang digunakan untuk makanan atau minuman. Perlu untuk kamu ketahui, bahwasannya perusahaan yang menjualkan jasa tidak akan dikenai yang namanya PPN. Ketentuan pajak konsumsi sendiri telah memiliki acuan yang tertera pada PMK No.141/PMK.03/2015 dalam pasal 1 ayat 6. Tentunya, dalam hal seperti ini akan ditagih oleh bendahara pemerintah pusat.

Ternyata terdapat juga cara untuk menghitug pajak konsumsi dan akan dijelaskan pada kesempatan kali ini. Dimana sebuah perusahaan dalam penyelenggaraan rapat memiliki 20 peserta dengan menyajikan paket konsumsi sebesar Rp. 25.000/ orang. Lantas, bagaimanakan menghitung pajak konsumsi? Dari persoalan sebelumnya, langkah pertama yang kamu ambil adalah menghitung jumlah total pengeluaran. Rp. 25.000 x 20 orang = Rp. 500.000. Dari jumlah maka akan mendapatkan potongan atas PPH sebesar 2%. Rp.500.000 x 2% = Rp.100.000. Selanjutnya, untuk menghitung sebuah perusahaan yang tidak memiliki NPWP maka akan diperhitungkan Rp. 500.000 x 4% = Rp. 20.000. Jadi, begitulah cara untuk memperhitungkan yang namanya pajak konsumsi. Tidak susah untuk menghitung pajak konsumsi dalam membeli makanan ataupun minuman baik dikonsumsi di tempat ataupun dibawa pulang.

Bagi bendahara pemerintah pusat harus pandai-pandai dalam menghitung, melakukan penyetoran, dan juga melaporkan pajak konsumsi. Bahkan, dengan kemudahan digitalisasi kini bendahara pemerintah pusat bisa melakukan pelaporan dengan mudah di dalam website pajak. Sistem dari website pajak lebih mudah, automatis, dan juga bisa mempercepat semua pekerjaan yang ada. Bahkan, bendahara dari pemerintah pusat sendiri bisa melakukan e-filling berkas mengenai pajak konsumsi. Maka dari itu, semua pekerjaan bendahara semakin mudah dengan adanya digitalisasi.

Begitulah singkat informasi mengenai pajak konsumsi, cara memperhitungkan pajak konsumsi, dan juga sistem dari memasukkan data pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintahan pusat. Selain pajak konsumsi, hal yang perlu diperhatikan oleh pemain poker online di situs yang berada di Indonesia adalah sebagai pemain poker Indonesia yang profesional harus membayar pajak, jika menang saat mengikuti kompetisi yang diadakan oleh situs tersebut dan mereka harus membayar pajak kemenangan dari hadiah uang yang dimenangkan tersebut.

Spread the love
Perlunya Pembayaran Pajak Konsumsi
Beranda Blog Informasi Pajak Pajak

Perlunya Pembayaran Pajak Konsumsi

Perlunya Pembayaran Pajak Konsumsi – Pasti sebagian masyarakat Indonesia menyetorkan sebagian uang penghasilan mereka untuk membayar pajak. Apakah kamu pernah mendapatkan pajak konsumsi disuatu tempat? Tentunya, pajak konsumsi akan dikenai oleh seseorang yang melakukan konsumsi terhadap jasa di tempat itu sekaligus. Biasanya, pajak konsumsi sendiri dikenakan kepada konsumen dan akan diatur secara langsung oleh bendahara pemerintahan pusat. Kenapa perlu yang namanya pajak konsumsi? Semua ini dikarenakan penghasilan yang dihasilkan dari pajak sendiri digunakan sebagai sumber dana negara yang bisa digunakan sebagai salah satu alternatif dalam pembangunan infrastuktur Indonesia. Selain itu, bisa digunakan untuk pemerataan ekonomi di Indonesia agar kesehjateraan masyarakat terjamin dan bahagia hidup di Indonesia.

Dasar hukum yang mengatur mengenai pajak konsumsi sendiri pada PPH pasal 3. Dengan adanya, pajak konsumsi beserta deklarasi dengan dasar PPH pasal 3 akan membuat perokonomian di Indonesia meningkat. Bahkan kini, dengan mudahnya bendahara pemerintah pusat untuk melaporkan dan memasukkan data mengenai pajak konsumsi di dalam website resmi DJP. Nama dari website tersebut yaitu onlinepajak. Semua pekerjaan dari bendahara sendiri makin dipermudah dan juga makin mendukung pajak konsumsi yang memiliki kelebihan tersendiri. Apa kelebihan dari pajak konsumsi? Kelebihan dari pajak konsumsi yaitu netralitas dan juga efisensi. Semua itu telah dinyatakan oleh Julio Escalano (1995). Bukan hanya itu saja, kelebihan dari pajak konsumsi sendiri dianggap lebih adil dibandingkan dengan pajak yang lainnya. Di sini, semua berkat pemerintahan yang mengambil sebuah keputusan akhir dalam menetapkan berapa besar persenan dalam memberikan pajak konsumsi.

Manfaat yang paling utama dari pajak konsumsi yaitu mampu meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia dan juga mampu menyediakan saran dan prasarana yang belum merata di Indonesia.
Membahas mengenai pajak konsumsi, bagaimana pemilik usaha jasa catering atau jasa boga sendiri membayarkan pajak konsumsinya? Pajak konsumsi sendiri dapat dibayarkan langsung kepada bendahara pemerintah pusat atau bisa membayar secara langsung menggunakan website langsung dari direktor jendral pajak. Pada intinya, sama saja cara untuk membayar pajak konsumsi.

Jadi, untuk masyarakat Indonesia lebih baik tepat waktu dalam membayar pajak dan jangan mengeluh untuk membayar pajak konsumsi. Semua ini akan dikarenakan banyak sekali manfaat pajak konsumsi yang berguna untuk masyarakat Indonesia yang masih kekurangan dan pembangunan infrastuktur di Indonesia yang berada di wilayah terpencil atau terpelosok. Ketika kamu tidak mampu membayar pajak ke tempat pembayaran yang ada di wilayah kamu, kamu bisa menggunakan alternatif pembayaran menggunakan website online yang dibuat oleh direktorat jendral pajak dan tentunya sudah disetujui oleh menteri keuangan. Untuk dapat melakukan pembayaran menggunakan website online, kamu perlu mendaftar terlebih dahulu di wesbite onlinepajak.

Spread the love
Ketentuan Umum yang Ada di Dalam Pajak Konsumsi
Beranda Blog Informasi Pajak Kontak kami Pajak

Ketentuan Umum yang Ada di Dalam Pajak Konsumsi

Ketentuan Umum yang Ada di Dalam Pajak Konsumsi – Siapa yang pernah membeli makanan di restoran dengan harga yang melambung tinggi padahal harga aslinya tidak terlalu mahal? Semua ini disebabkan oleh pajak konsumsi yang ada sebesar 10%. Pasti kamu bertanya-tanya, mengapa perlu ada pajak dalam kegiatan mengonsumsi suatu barang atau jasa? Semua itu perlu karena fungsi dari pajak sendiri digunakan untuk melakukan pembangunan negara. Apakah kamu ingin mengetahui ketentuan umum yang ada di dalam pajak konsumsi di Indonesia? Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai ketentuan umum dari pajak konsumsi di Indonesia pada tahun 2019, diantaranya sebagai berikut:

1. Kewajiban dalam melakukan perpajakan bendahara dari pemerintah
Dalam struktur pemerintahan ada yang namanya bendahara pemerintah dari pusat. Bendahara pemerintah pusat dimana disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang ada, perlu adanya pengenaan pajak terhadap konsumsi. Dimana ada poin-poin tersendiri di dalamnya salah satunya penggunaan jasa catering ataupun jasa boga. Dalam penggunaan jasa catering atau jasa boga sendiri telah tertera di dalam Pasal 1 PMK No. 18/ PMK.010/2015. Pengenaan jasa konsumsi ini yang dimaksud adalah pada saat kamu mengkonsumsi makanan atau minuman di tempat jasa boga tersebut atau tempat catering itu. Maka dari itu, terjadi yang namanya pengenaan pajak konsumsi.

2. Tidak ada pengenaan pajak pertambahan nilai
Bendahara pemerintahan pusat sendiri memiliki kewajiban untuk tidak menagih pembayaran PPN terhadap warung yang telah menerapkan pajak konsumsi. Ketentuan umum dari pajak konsumsi ini tertera di dalam UU No. 42 tahun 2009. Bahwasannya, memang penjual jasa catering atau jasa boga tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk PPN sendiri ketika sudah mengeluarkan hasil produksi mereka dan telah menerapkan harga untuk pembayaran pajak konsumsi kepada masyarakat.

3. Menghitung untuk PPH dan membayarnya
Bendahara pemerintah pusat wajib untuk menghitung dan juga menarik keuangan dari penjual jasa boga atau catering mengenai PPH. PPH Sendiri wajib dibayar sesuai dengan ketentuan dari pemerintahan pusat yang telah tercantum di dalam PPH Pasal 23. Untuk usaha yang telah memiliki NPWP di jasa boga dan cateringnya maka akan disuruh untuk membayar 2% dan tidak memiliki NPWP hanya 4%.

Begitulah yang bisa kamu temukan dalam ketentuan umum dari pajak konsumsi. Seperti halnya perusahaan yang selalu membayar pajak penghasilan kepada pemerintah dan diwajibkan setiap orang yang membuka usaha game judi online harus membayar pajak penghasilan kepada pemerintah dimana mereka membuka usaha onlinenya karena membayar pajak adalah kewajiban dan semua ini berkaitan dengan pembangunan dan juga negara tersebut. Banyak sekali fungsi yang ada di dalam pajak, salah satunya sebagai stabilitas negara dan juga anggaran.

Kamu harus membantu negara untuk meningkatkan sumber dana masyarakat. Selain itu, dengan adanya pajak ini mampu untuk membangun perekonomian yang ada dan juga memeratakan perekonomian di negara. Jadi, fungsi dari pajak konsumsi sendiri sangatlah banyak.

Spread the love
Ketahui Lebih Dekat Apa Itu PPn Di Pajak Konsumsi
Informasi Pajak Pajak

Ketahui Lebih Dekat Apa Itu PPn Di Pajak Konsumsi

Khususnya bagi warga negara Indonesia, istilah PPn atau Pajak Pertambahan Nilai bukanlah hal yang jarang didengar. Meskipun begitu, namun masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan arti di balik pengenaan PPn. Apabila ditinjau dari ilmu perpajakan, PPn ini masuk dalam kategori pajak objektif, pajak atas konsumsi umum dalam negri dan juga pajak tidak langsung.

Menurut Untung Sukardji yang merupakan pakar PPN, Pajak Objektif merupakan pajak yang munculnya kewajiban pajak dari adanya faktor objektif atau taatbestand. Istilah ini diambil karena mengacu pada sebuah keadaan, peristiwa ataupun perbuatan hukum yang bisa dikenakan pajak atau objektif pajak. PPN ini ada untuk dijadikan kewajiban membayar pajak oleh konsumen, dimana terdiri akan orang pribadi ataupun badan yang tidak berkolerasi dnegan suatu penghasilan tertentu. Setiap orang yang mengonsumsi barang ataupun jasa yang masuk PPN, maka akan diperlakukan sama dan wajib untuk membayar PPN atas yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan.

Yang menjadi subjek dalam pengertian pajak objektif adalah sang konsumen, selaku pihak yang memikul beban pajak. Dalam pajak objektif, kondisi subjektif konsumen tidak dipertimbangkan untuk menentukan kewajiban pajak. Siapapun dan dalam kondisi apapun konsumennya, selama peristiwa hukum itu terjadi maka konsumen wajib adanya untuk membayarkan pajak.

Tentunya PPN dan PPH itu berbeda, PPH ini lebih mengarah ke pajak penghasilan yang kondisinya subjektif. Dimana dalam pajak subjektif memerlukan pertimbangan untuk menentukan besaran pajak terutang, dimana hal ini diperhatikan dari badan ataupun pribadi yang menanggungnya. Tentu besaran PPH orang pribadi akan lebih kecil, dibanding PPH untuk badan usaha. Hal ini juga setara dengan PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak orang pribadi yang menikah dan memiliki tanggungan anak, dengan pajak orang pribadi yang masih lajang.

PPN di Indonesia masuk dalam kategori pajak konsumsi, dimana pajak ini bisa timbul karena adanya peristiwa hukum yang dibebankan pada konsumen ntah itu secara yuridis ataupun ekonomis. Maksut dalam pajak ini adalah, dimana barang yang terkena pajak adalah barang yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan. Jadi barang yang masih dalam proses pembuatan tidak dikenakan PPN, dimana pajak dibebankan pada konsumen akhir setelah barang selesai diproduksi.

Dalam penjelasan diatas yang juga dijelaskan dalam undang-undang PPN, dimana ditegaskan bahwa PPN dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan juga distribusi. Saat ini PPN mempunyai peranan strategis dalam porsi penerimaan negara, dan pemerintah terus berupaya untuk mencegah terjadinya kebocoran penerimaan pajak dari sektor PPN. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kebocoran ini dengan menerapkan registrasi ulang pengusaha kena pajak, sehingga tidak akan terjadi faktur pajak yang tak sesuai dengan kenyataannya.

Spread the love
Tips Menghitung Sebelum Membayarkan Pajak Konsumsi
Informasi Pajak Pajak

Tips Menghitung Sebelum Membayarkan Pajak Konsumsi

Pajak konsumsi merupakan pajak yang dikenakan pada konsumen, dimana jenis pajak ini juga sering dikenal dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Jenis pajak ini dikenakan pada konsumen, dimana para konsumen wajib untuk membayarnya apabila ingin mengkonsumsi ataupun menggunakan jasa. Wajib pajak ini berlaku apabila terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, dimana sang penjual sudah menjadi PKP atau pengusaha kena pajak. Jadi yang wajib untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN ini adalah sang penjual atau pemberi jasa, namun yang menjadi tertanggung di pajak ini adalah konsumennya.

PPN ini akan disetorkan oleh sang pengusaha ataupun badan usaha yang juga sudah dikukuhkan sebagai PKP, namun dengan adanya hal ini tentu seluruh PKP di seluruh Indonesia wajib untuk membuat faktur pajak secara elektronik atau e-Faktur. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan penerbitan faktur palsu yang biasa diwajibkan untuk dibayar sang konsumen.

Tentu bila hal ini dijelaskan saja akan sulit untuk dipahami, dan berikut ini perhitungan yang bisa anda lakukan untuk mengetahui besaran pajak yang harus anda bayarkan.

Contoh Pembelian:

Di bulan Januari 2019, bendahara dinas membuat kegiatan pembelian yang menggunakan dana yang APBN dan APBD dengan rincian berikut ini.

1. Tanggal 5 Januari 2019, Pembelian Alat Tulis Kantor kepada CV Serba Ada (NPWP/NPPKP : 05.812.123.5-272.000) sejumlah Rp 1.650.000.

2. Tanggal 10 Januari 2019, Pembelian Meja Kantor ke CV Tarmin Group (NPWP/NPPKP : 05.513.5.357.7-123.000) senilai Rp 4.730.000.

3. Tanggal 20 Januari 2019, Pembelian Printer ke CV Techno Engine (NPWP/NPPKP : 04.123.235.3-124.000) senilai Rp 700.000.

Tips Menghitung Sebelum Membayarkan Pajak Konsumsi

Pemungutan dari hasil perhitungan pajak

1. Atas pembelian alat tulis tanggal 5 Januari 2019
Total pembelian barang = Rp 1.650.000. Dasar Pengenaan Pajak atau DPP = 100/110 x Rp 1.650.000 = Rp 1.500.000. Jadi dari perhitungan ini, PPN yang harus dipungut adalah 10% dari Rp 1.500.000 dan totalnya adalah Rp 150.000.

2. Atas pembelian meja tanggal 10 Januari 2019
Total pembelian barang = Rp 4.730.000. Dasar Pengenaan Pajak atau DPP = 100/110 x Rp 4.730.000 = Rp 4.300.00. Jadi dari perhitungan ini, PPN yang harus dipungut adalah 10% dari Rp 4.300.000 dan totalnya adalah Rp 430.000. Selain itu, dalam pembelian ini pembeli juga dikenai PPH pasal 22 sebesar 1.5 % dikali dengan Rp 4.300.000 maka total pungutan sebesar Rp 64.000.

Apabila toko yang anda beli tidak memiliki NPWP, maka PPH yang dikenakan menjadi 200% dan dikali dengan 1.5 % dikali Rp 4.300.000 maka hasilnya Rp 129.000.

3. Atas pembelian printer tanggal 20 Januari 2019
Pembelanjaan barang dibawah harga Rp 1.000.000 tidak diwajibkan untuk dipungut PPh maupun PPN.

Spread the love
Memahami Karakteristik Pajak Konsumsi PPN
Blog Informasi Pajak

Memahami Karakteristik Pajak Konsumsi PPN

PPN atau lebih sering dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada konsumen yang membeli atau menggunakan barang dan jasa, dimana dalam bahasa Inggris pajak ini dikenal dengan Values Added Tax atau VAT. PPn ini merupakan pajak tidak langsung, yang mana pajak ini disetor oleh pedagang dan dibayar oleh konsumen.

Mekanisme dari pemungutan ii adalah, penyetoran dan pelaporan ada di pihak pedagang atau produsen. Sehingga muncullah sebutan pengusaha kena pajak atau PKP, dimana dalam perhitungan pajak yang harus disetor oleh PKP disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Untuk pajak keluaran dipungut setelah produsen menjual barangnya, sedangkan pajak masukan adalah pajak yang ditetapkan ketika produsen membeli, memproduksi ataupun memperoleh barangnya.

Indonesia menerapkan PPN dengan menganut sistem tarif tunggal, dengan besaran potongan 10% dan untuk ekspor sebesar 0%. Hukum yang mendasari dari PPN di Indonesia ada di UU no 8 tahun 1983, dimana pada undang-undang ini membahas atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan juga Jasa, dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Itulah pengertian yang bisa anda pahami dari perpajakan yang ada di Indonesia, sehingga anda tahu apa manfaat nantinya yang akan anda dan anggota dapatkan setelah anda membayarkan pajak.

Karakteristik PPN
– PPN adalah pajak tidak langsung, sehingga yang dibebani atas pajak atau yang bertanggung jawab adalah orang yang berbeda. Dimana orang yang berbeda ini maksutnya adalah konsumen, dan yang melaporkan adalah pedagang.
– Multi tahap yang berarti pajak dikenakan pada setiap jalur produksi, mulai dari jalur produksi dari pabrik sampai dengan diterimanya di tangan konsumen.
– Objektif sehingga pengenaan pajak ditetapkan akan diterimanya barang atau jasa, tanpa melihat kondisi atau keadaan subjek penanggung pajaknya.
– PPN hanya dikenakan pada pertamabahan nilai saja, sehingga bisa menghindari terjadinya double tax.
– Pemungutan pajak ini menggunakan struk, sehingga konsumen tahu akan bukti yang dibayarkannya.
– PPN ini hanya dikenakan sebagai pajak atas konsumsi didalam negri.
– PPN ini dihitung dengan menggunakan metode pengurangan, dimana prosesnya memperhitungkan besarnya pajak masukan dan juga pajak keluarnya.

Pajak ini memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga bisa menciptakan sistem perpajakan yang lebih aman, sederhana dan penerimaan negara bisa lebih aman. Tentu pembayar pajak bisa merasakan manfaatnya dari proses pembangunan, dimana pembangunan ini bisa dilaksanakan secara mandiri oleh negara.
Dasar dari pengenaan pajak ini berdasar pada jumlah harga jualnya, penggantiannya, nilai impor, ekspor dan juga nilai lain yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Harga jualnya adalah harga yang ditentukan oleh besaran uang yang harus dibayarkan konsumen, biasanya ditambahkan dengan pajak yang tertanggung.

Spread the love
Tujuan Pajak Konsumsi Di Indonesia
Blog Pajak

Tujuan Pajak Konsumsi Di Indonesia

Sebagai warna negara Indonesia, tentu kita semua kenal dengan yang namanya pajak. Dimana pajak ini diartikan sebagai iuran kepada pemerintah, dimana hal itu dibebankan kepada masyarakat dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pajak sendiri ada banyak jenisnya dan memiliki ketentuan yang berbeda-beda pula, salah satunya adalah pajak konsumsi atau biasa disebut PPN. Pajak konsumsi ini memiliki ketentuan dimana, seorang konsumen yang menggunakan barang atau jasa lah yang memiliki kewajiban membayarnya. Pastinya banyak masyarakat yang sudah paham akan adanya pajak konsumsi ini atau PPN, namun apakah mereka semua tahu kemana pajak ini ditujukan atau digunakan.

Karena pajak sendiri menjadi kewajiban sebagai warga negara dan hal ini juga sudah diatur oleh ketentuan hukum, di Indonesia ketentuan ini diatur dalam undang-undang. Sebagai masyarakat pastinya kita wajib untuk membayarkan pajak, dan anda juga perlu tahu kemana pajak tersebut akan mengalir. Ditambah pajak yang anda bayarkan tidak kembali pada anda, maka sangat perlu untuk anda tahu tujuan dan kenapa pajak itu harus dibayarkan. Agar anda lebih jelas, maka simak artikel berikut ini.

Pajak konsumsi sendiri adalah salah satu sumber pemasukan sebuah negara, dimana pemasukan tersebut menjadi biaya yang digunakan untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana sebuah negara. Tentu banyak sekali sarana yang akan dibangun untuk meningkatkan jalannya ekonomi negara, dari sini anda akan mulai tahu kenapa anda diharuskan membayar pajak. Bisa dikatakan pajak dari semua masyarakat di Indonesia ini dikumpulkan, kemudian modal tersebut digunakan untuk memperbaiki fasilitas di Indonesia sendiri. Tentu tujuannya agar semua masyarakat Indonesia dan anggota bisa merasakan pembangunan tersebut, karena pembangunan tersebut kembali pada diri kita yang merasakannya. Secara garis besar seperti itulah tujuan dari adanya pajak konsumsi ini, dimana pajak ini akan dibebankan pada konsumen yang menggunakan atau mengkonsumsi barang.
Bila dibandingkan dengan pajak lainnya, pajak konsumsi ini memiliki ketentuan yang berbeda. Perbedaan ini terletak di konsumen, dimana konsumen tidak dibeda-bedakan dan tidak dilihat kondisinya untuk dikenai pajak. Berbeda dengan pajak pengasilan, dimana penanggung pajak masih dipertimbangkan dari berbagai aspek.

Pada dasarnya, setiap barang dan jasa merupakan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Terkecuali bila barang dan jasa tersebut memiliki ketentuan lain dan dikuatkan dengan adanya undang-undang, maka barang atau jasa tersebut tidak dikenai pajak. Untuk tarif PPN sendiri memiliki angka tunggal sebesar 10%, dan untuk ekspor sebesar 0%. Dimana pajak ini akan dikenakan pada BPK dan JKP dalam daerah Pabean, pabean sendiri berarti wilayah republik Indonesia mulai dari darat, perairan dan juga udara. Seperti itulah perjalanan pajak dan pengertiannya, tentu dengan adanya artikel ini akan sangat membantu untuk menjelaskan rasa penasaran anda.

Spread the love
Sejarah Pajak Konsumsi Di Indonesia
Blog Informasi Pajak

Sejarah Pajak Konsumsi Di Indonesia

Pajak konsumsi atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan yang dikenakan dalam setiap kegiatan produksi ataupun distribusi, dimana pemungutan pajak ini juga diatur dalam sebuah undang-undang pajak konsumsi. Nama resmi dari pajak konsumsi ini adalah undang-undang nomor 42 tahun 2009, yang membahas mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang atau Jasa, termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dalam Undang-undang PPN sendiri telah ditetapkan, pihak yang akan menanggung beban pajak ini adalah konsumen akhir dari si pembeli. Karena hal itu akan menjadi bukti bahwa konsumen telah membayarkan pajak atas kewajibannya, dimana konsumen akan mendapatkan struk pembayaran sesaat setelah melakukan pembayaran atas jasa atau barang yang digunakan. Anda dan anggota bisa mengetahui besaran pajak yang tertanggung dari struk tersebut, nanti anda akan tahu besaran pajak yang anda bayarkan dari barang atau jasa yang anda beli.

Sebelum ditetapkannya sebagai pajak konsumsi atau PPN, nyatanya ada beberapa model pemungutan pajak yang serupa dengan undang-undang yang telah mengaturnya. Agar adna tahu bagaimana sejarah munculnya undang-undang PPN, berikut ini sejarah singkatnya.
Awal sebelum adanya PPN, pemerintah Indonesia secara resmi mengadakan pemungutan pajak pembangunan di 1 Juli 1947. Pajak ini dikenakan pada pengusaha rumah makan, penginapan dan juga penyerahan jasa di rumah makan. Setelah itu di tahun 1957, pajak ini berubah menjadi pajak daerah.
Kemudian di tahun 1950 pajak ini berganti dengan pajak peredaran, dimana pengenaan pajak ini berdasarkan pada penyerahan barang dan jasa yang terjadi di Indonesia. Pajak yang dikenakan pada jenis ini sebesar 2.5%, dimana hal ini dituliskan pada undang-undang darurat no 12 tahun 1950. Setelah itu pajak penjualan muncul seperti yang tercantum di undang-undang darurat no 19 tahun 1951, mengenai pajak peredaran yang tidak berlangsung lama.
Kemudian pajak peredaran ini digantikan oleh pajak penjualan, dimana pajak ini diatur pada undang-undang no 35 tahun 1953. Selanjutnya UU inilah yang menjadi dasar hukum dari pajak pejualan tahun 1951. Pajak penjualan tersebut akhirnya direformasikan dengan adanya udnang-undang no 8 tahun 1983, yang membahas tentang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Akhirnya PPN dan PPnBM ini dikuatkan dan disahkan melalui undang-undang pada 1 April 1985.

Sejak awal penetapan undang-undang no 8 tahun 1983 sampai saat ini, sudah tiga kali undang-undang ini mengalami perubahan. Perubahan pertama terjadi pada 1983, dan kemudian berlanjut ke perubahan kedua yang disebutkan pada UU no 18 tahun 2000 mengenai PPnBM. Sasaran dari perubahan adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, sederhana dan memiliki kepastian. Sehingga penerimaan negara menjadi lebih aman dan meningkat. Itulah sejarah munculnya pajak konsumsi yang perlu anda ketahui, sehingga anda bisa lebih paham dan jelas akan pajak yang sering anda bayarkan.

Spread the love
Perbedaan PPN dan PPnBM
Beranda Blog Informasi Pajak

Perbedaan PPN dan PPnBM

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan KBBI, pajak merupakan suatu pungutan wajib yang biasanya dalam bentuk uang yang harus dibayar oleh penduduk atau masyarakat kepada negara atau pemerintah pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain sebagainya. Dari definisi tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran atau tarikan wajib yang dibebankan oleh pemerintah kepada warga negaranya untuk tujuan tertentu berkaitan dengan kepentingan negara tersebut.

Berbicara mengenai pajak kita akan dihadapkan oleh banyak sekali jenis pajak khususnya yang ada di negara kita ini. Namun, ada dua jenis pajak yang sering menjadi bahan perbincangan masyarakat Indonesia dan jenis pajak tersebut adalah pajak pertambahan nilai atau yang biasa disebut dengan PPN dan pajak pertambahan nilai barang mewah atau yang biasa juga disebut dengan PPnBM.

Banyak dari masyarakat kita yang menemukan kebingungan antara 2 jenis pajak tersebut mengingat Jika dilihat dari jenisnya kedua pajak tersebut termasuk dalam golongan pajak konsumsi di mana pajak dibebankan pada barang atau jasa yang harus dibayarkan oleh mereka yang membeli dan menggunakan barang atau jasa tersebut. Disini saya akan memberikan gambaran mengenai perbedaan Kedua jenis pajak ini. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak konsumsi yang dibebankan pada barang atau jasa tertentu yang bisa meliputi makanan, minuman, pakaian, jasa transportasi dan lain sebagainya. Jumlahnya umumnya 10persen.

Berbeda dengan pajak pertambahan nilai barang mewah atau yang juga biasa disebut dengan PPnBM yang merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh mereka yang membeli barang-barang mewah. Definisi dari barang mewah adalah barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok yang dibeli untuk memenuhi kesenangan, kemewahan, kemegahan, dengan nilai tukar yang sangat tinggi ( mahal ). Di Indonesia, barang-barang mewah dikenai pajak. Jumlah pajak yang harus dibayarkan pun bervariasi mulai dari 10% hingga 200%. Besaran jumlah pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Itulah perbedaan antara PPN dan ppnbm yang perlu Anda ketahui.

Spread the love
Pajak Konsumsi Umum Dalam Negri
Uncategorized

Pajak Konsumsi Umum Dalam Negri

Pajak pertambahan nilai atau yang sering kita sebut sebagai PPN merupakan salah satu pajak yang dikategorikan sebagai pajak objektif, karena seseorang harus membayar pajak ini disebabkan oleh faktor objektif di mana seseorang mengonsumsi barang atau menggunakan jasa yang merupakan objek PPN tersebut. Nah, di Indonesia sendiri pajak penambahan nilai ini termasuk dalam pajak konsumsi. Apabila ditinjau dari hukum perpajakan di Indonesia, filosofi dibalik pajak konsumsi merupakan pajak yang timbul akibat peristiwa hukum yang dibebankan kepada konsumen baik secara ekonomis maupun secara hukum. Nah di sini saya akan membahas pajak pertambahan nilai sebagai pajak konsumsi dalam negeri.

Di negara Indonesia PPN merupakan pajak konsumsi karena apabila ditinjau dari pengertiannya menurut Hukum perpajakan seperti yang sudah jabarkan dan jelaskan di atas, pajak objektif ini merupakan pajak konsumsi. Pajak atas konsumsi itu sendiri Maksudnya keadaan dimana seseorang harus membayar pajak yang diakibatkan oleh peristiwa atau perbuatan yang mereka lakukan saat membeli, mengkonsumsi, dan menggunakan barang atau jasa yang mana merupakan objek dari pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah saat seseorang atau suatu badan lembaga membayar pajak karena peristiwa seperti yang sudah disebutkan, dengan kata lain mereka juga tengah membayar pajak konsumsi. Karena yang dikenai pajak merupakan barang atau jasa yang mereka beli atau mereka gunakan tersebut.

Pajak Konsumsi Umum Dalam NegriDi dalam pajak konsumsi, barang yang dikenai pajak atau juga yang kita sebut sebagai objek pajak, merupakan barang atau jasa yang sudah siap untuk dikonsumsi dan yang membayarkan nya adalah mereka ( konsumen terakhir ) yang mengonsumsi barang atau jasa tersebut. Jadi, pajak konsumsi merupakan pajak yang dibebankan pada suatu barang atau jasa yang harus dibayarkan oleh mereka yang menggunakan atau membeli barang atau jasa tersebut. Bukan pajak yang dikenakan pada suatu barang selama proses produksi dan distribusi dan distribusi. Mereka yang wajib membayarkan pajak ini adalah mereka yang menggunakan barang atau jasa yang merupakan objek pajak.

Spread the love
Mengenal Lebih Dekat Pajak Konsumsi Dalam Negri
Uncategorized

Mengenal Lebih Dekat Pajak Konsumsi Dalam Negri

Apakah anda sudah familiar dengan pajak? Apakah anda sudah, atau sebentar lagi sudah diwajibkan untuk membayar pajak? Nah, apabila jawaban anda dari pertanyaan – pertanyaan tersebut adalah belum, maka artikel yang saya tulis ini patut untuk anda baca. Karena, Hari ini saya akan membahas mengenai apa itu pajak Konsumsi yang sering kali kita dengar serta mengapa sebagai warga negara Kita harus membayar pajak dan sebagainya akan dibahas di sini.

Karena itu, penting untuk anda membaca artike ini hingga selesai. Semoga dapat menambah wawasan dan memberi informasi yang berguna untuk anda.

Pengertian pajak konsumsi yang akan saya bahas hari ini merupakan pengertian menurut salah satu pakar pajak di Indonesia. Namun sebelum itu, hari terlebih dahulu membahas pajak pertambahan nilai atau yang biasa disebut juga dengan PPN. Mestinya sebagai warga negara Indonesia kita sangat familiar dengan PPN, Namun ternyata baru segelintir orang saja yang paham betul filosofi dibalik PPN tersebut. Nah, menurut pakar pajak pertambahan nilai di Indonesia Untung Sukardji, pajak objektif merupakan salah satu jenis pajak yang sebab timbulnya seseorang memiliki kewajiban untuk membayar pajak tersebut ditentukan oleh faktor objektif yang disebut dengan taatbestand. Nah, istilah tersebut mengacu pada suatu peristiwa atau perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang harus membayar pajak, pajak tersebut disebut juga sebagai objek pajak.

Mengenal Lebih Dekat Pajak Konsumsi Dalam NegriPajak pertambahan nilai atau PPN, sebagai pajak objektif dapat diartikan sebagai kewajiban untuk membayar pajak baik perseorangan maupun badan yang mengkonsumsi barang maupun jasa di mana barang atau jasa tersebut merupakan objek PPN. Kewajiban untuk membayar PPN tidak memiliki korelasi dengan sedikit banyaknya penghasilan dari orang atau badan tersebut. Selama mereka mengkonsumsi atau menggunakan jasa yang merupakan objek PPN maka besaran pajak yang harus mereka bayar adalah sama, meski mungkin pendapatan dari mereka berbeda. Karena pajak PPN terhitung dari konsumsi atau penggunaan dasar tersebut bukan dari penghasilan.

Spread the love
Deklarasi Pajak Konsumsi di Indonesia
Uncategorized

Deklarasi Pajak Konsumsi di Indonesia

Pajak memiliki banyak jenisnya. Namun apabila dilihat dari siapa yang mengelolanya, pajak dibagih menjadi 2, yaitu yang pertama adalah pajak pusat, kemudian yang ke dua adalah pajak daerah. Nah dari dua jenis pajak ini terdapat pajak konsumsi. Jika kita tilik dari pengertian nya, pajak konsumsi digolongkan ke dalam kelompok pajak objektif Karena sebab diberlakukannya pajak jenis ini dipengaruhi oleh faktor-faktor objektif. Nah, di sini saya akan membahas berapa besaran pajak yang harus dibayarkan oleh mereka pengguna atau pemakai barang yang dikenakan pajak di Indonesia ini. Artikel ini ditulis untuk memberikan informasi mengenai besaran pajak konsumsi di Indonesia agar masyarakat Indonesia mengetahui Berapa nilai pajak yang harus mereka bayarkan ketika membeli atau mengonsumsi barang maupun jasa yang terkena pajak pertambahan nilai.

Pajak konsumsi dan pajak pengadaan konsumsi merupakan dua hal yang berbeda. Pajak konsumsi merupakan salah satu jenis pajak objektif yang dibebankan pada suatu barang atau jasa yang siap untuk dikonsumsi dan dibayarkan untuk konsumen terakhir yang mengonsumsi barang atau jasa tersebut, sedangkan pajak pengadaan konsumsi merupakan pajak yang dibebankan pada konsumen saat membeli makanan atau minuman untuk dikonsumsi. Nah yang akan kita bahas disini adalah pajak konsumsi khususnya di Indonesia. Umumnya besaran pajak yang dibebankan pada suatu barang atau jasa jumlahnya pasti mutlak dan sama dimana-mana, jadi kira-kira berapakah besaran pajak konsumsi di Indonesia ini?

Deklarasi Pajak Konsumsi di Indonesia Umumnya pada konsumsi dibebankan sebesar 10% dari harga barang atau jasa tersebut, misalnya saat Anda membeli makanan di salah satu restoran yang ada di Indonesia, Ketika anda melihat tagihan Anda menemukan jumlah total yang harus anda bayar lebih mahal dari jumlah makanan yang anda pesan saat itu. Nah, selisih dari harga makanan yang dipesan dengan jumlah yang harus dibayarkan biasanya berbeda karena anda harus membayar pajak dari barang atau jasa yang anda nikmati itu. Jika anda lebih jeli melihat kertas tagihan tersebut, anda akan menemukan bahwa pajak yang anda bayar adalah 10persen dari jumlah belanjaan anda.

Spread the love
Manfaat Pajak Konsumsi dan Deklarasi
Uncategorized

Manfaat Pajak Konsumsi dan Deklarasi

Menjadi salah satu warga negara Indonesia, kita pasti sangat familiar dengan sebutan pajak. Pengertian pajak apabila kita lihat secara umum dapat diartikan menjadi iuran yang ditarik oleh pemerintah dan dibebankan kepada masyarakatnya pada kondisi dan ketentuan – ketentuan tertentu. Nah di Indonesia sendiri ada banyak sekali jenis pajak. Salah satunya adalah pajak konsumsi dan deklarasi. Pajak konsumsi merupakan iuran yang dibebankan pada barang atau jasa yang harus dibayarkan oleh mereka yang menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Saya yakin banyak masyarakat Indonesia yang paham betul apa pajak konsumsi tersebut, namun, apakah banyak juga yang mengetahui untuk apa pajak tersebut dibebankan. Untuk itu di sini saya akan menjelaskan manfaat dari pajak konsumsi.

Dikarenakan pajak merupakan iuran yang diatur secara hukum untuk dibebankan kepada warga negara dengan ketentuan – ketentuan tertentu, sebagai masyarakat dan sasaran pajak, rasanya kita wajib untuk mengetahui kemana nantinya dana iuran yang dibayarkan oleh masyarakat nantinya akan mengalir, mengingat dana tersebut tidak dapat ditarik kembali juga manfaat timbal balik nya tidak dapat dirasakan oleh lembaga tertentu secara langsung. Untuk itu, penting mengetahui apa manfaat dari pajak itu juga mengapa kita harus membayar pajak, khususnya pajak konsumsi. Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari simak informasi di bawah ini.

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara, tujuan utama pajak ada banyak, beberapa di antaranya adalah sebagai sumber pembiayaan rumah tangga negara, sebagai sumber untuk membangun sarana dan pra sarana suatu negara, sebagai pemerata, dan lain sebagainya. Tujuan pajak dan manfaatnya ditujukan untuk kepentingan bersama, karena itulah manfaat pajak tidak bisa dirasakan secara langsung khususnya oleh mereka yang membayarnya namun apabila kita telusuri arah aliran dana pajak maka kita akan tahu bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat, dikelola oleh pemerintah yang kemudian ditujukan kembali untuk kepentingan masyarakat bersama. Begitulah kira – kira manfaat dari pajak yang perlu kita ketahui.

Spread the love
Mengenal Lebih Jauh PPnBM
Uncategorized

Mengenal Lebih Jauh PPnBM

Hidup menjadi warga negara indonesia, kita diwajibkan untuk patuh pada peraturan pemerintah. Salah satu contoh peraturan pemerintah yang Harus dipatuhi adalah kewajiban untuk membayar pajak. Berbicara mengenai pajak di Indonesia, ada banyak sekali jenis pajak di Indonesia. Salah satunya adalah ppnbm. Bagi mereka yang menyukai berbagai macam benda mewah pasti sudah familiar dengan pajak yang satu ini. Di sini, saya akan membahas lebih jauh mengenai pajak yang berhubungan dengan benda – benda dan barang – barang mewah ini. Bila anda salah satu orang yang gemar mengoleksi barang mewah dan benda mewah, informasi yang akan saya berikan pada artikel kali ini Mungkin saja akan berguna untuk anda. Untuk itu disini akan menjelaskan mengapa benda mewah dikenakan pajak oleh pemerintah, untuk apa tujuannya, dan lain sebagainya yang mungkin saja Anda ingin mengetahuinya.

Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa di Indonesia jenis pajak sangatlah bermacam – macam, salah satunya adalah pajak penjualan barang mewah itu tadi atau yang biasa kita sebut dengan ppnbm. Untuk Anda yang belum mengetahui apa sih sebenarnya PPnBM itu? Di sini Saya akan mencoba menjawab pengertian pajak yang satu ini Berdasarkan UU nomor 42 tahun 2009 pasal 5, di sana dijelaskan bahwa PPnBM merupakan pajak yang digunakan untuk barang yang tergolong mewah yang diberlakukan untuk produsen atau pengusaha dalam menghasilkan atau juga mengimpor barang pada kegiatan usaha atau pekerjaanya.

Barang yang dimasukkan ke dalam golongan barang mewah merupakan segala jenis barang atau benda yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Kita dapat mengambil contoh berbagai merk tas rancangan desainer ternama dari Prancis, jam mewah, dan masih banyak lagi yang lainnya. PPnBM hanya dikenakan satu kali, tepatnya saat serah terima barang tergolong mewah tersebut oleh penjual. Lalu Pasti diantara anda bertanya-tanya mengapa barang mewah pun dikenai pajak. Hal ini akan saya jawab dengan ringkas di bawah ini.

Alasan dan juga pertimbangan pemerintah mengenakan pajak atas penjualan barang mewah adalah sebagai berikut, yang pertama, pemerintah bermaksud untuk menyeimbangkan pembebanan pajak antara konsumen pajak yang memiliki penghasilan rendah dengan konsumen pajak yang memiliki penghasilan tinggi. Yang kedua adalah sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat yang berpenghasilan tinggi atas barang mewah yang terkena pajak. Kemudian tujuan selanjutnya adalah Pemerintah berupaya untuk melindungi produsen kecil dan juga pengusaha tradisional yang ada di Indonesia. Dan juga Pemerintah berupaya untuk mengamankan penerimaan negara.

Itulah beberapa alasan dan pertimbangan yang dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia akan Mengapa pemerintah mengenakan pajak untuk penjualan barang mewah. Pembahasan selanjutnya akan mengarah kepada berapa besaran pajak akan barang mewah yang dibebankan pemerintah Indonesia. menurut UU nomor 42 tahun 2009 pasal 8, besaran pajak yang dikenakan untuk barang mewah paling rendah adalah 10% dari harga barang tersebut, besaran paling tinggi bisa mencapai hingga 200%. Peraturan ini berlaku pada seluruh wilayah Pabean pajak. Jadi, apabila seorang pengusaha hendak mengekspor barang mewah dari Indonesia ke luar negeri maka pajak yang dibebankan kepada pengusaha tersebut adalah sebanyak 0%. Pada tanggal 9 Juli tahun 2015, pemerintah telah menghapus beberapa barang yang tergolong mewah untuk dikenai pajak, beberapa barang yang dihapus dari daftar barang mewah yang dikenai pajak antara lain alat elektronik, alat olah raga, alat musik, peralatan rumah dan kantor.

Spread the love
Pajak Konsumsi di Jepang
Uncategorized

Pajak Konsumsi di Jepang

Berlibur ke luar negeri merupakan salah satu hobi yang banyak digemari oleh orang Indonesia. Dari tahun ke tahun jumlah orang yang memutuskan untuk memilih pergi ke luar negeri sebagai tujuan wisata mereka kian meningkat. Ada banyak negara yang disukai oleh masyarakat Indonesia sebagai destinasi tujuan liburan mereka, salah satu negara yang paling banyak dikunjungi dan paling banyak disukai oleh orang Indonesia merupakan negara Jepang. Negara asal bunga sakura ini sejak dulu memang banyak disukai Turi sebagai tujuan wisata khususnya para turis dari negara Indonesia.

Berbicara mengenai negara Jepang rasanya sudah sangat biasa apabila kita membahas mengenai kebudayaan dan segala keunikan serta hal lain yang menyenangkan dari negara ini karena sudah banyak penulis yang membahasnya dengan Apik dan detail. Untuk itu disini saya akan membahas hal lain yang juga sangat menarik untuk diulik dari negara khas bunga sakura dan anime ini. Ya, kita akan menbahas pajak konsumsi di Jepang. Hal ini Tentunya menarik sekaligus penting untuk diketahui khususnya bagi mereka yang memiliki rencana untuk pergi ke sana baik dalam waktu dekat ini maupun di waktu mendatang.

Bagi mereka yang sudah pernah atau bahkan sudah sering bepergian ke Jepang Pasti sangat hafal saat mereka harus mengantri berjam-jam di bandara untuk mengurus pengembalian pajak atau biasa disebut dengan tax refund. Tidak jauh berbeda dengan di Indonesia di Jepang juga memiliki pajak pertambahan nilai atau juga pada konsumsi. Di sana barang-barang seperti sepatu, tas, baju, skin care, makanan, minuman beberapa memang dikenai pajak, besaran iuran pajak yang dibebankan kepada konsumen juga kerap berubah seiring dengan berjalan nya waktu.

Pada tahun 2014, Jepang menjadi salah satu negara dengan besaran pajak yang cukup kecil yaitu hanya Sekitar lima persen saja, Seiring berjalannya waktu jumlah pajak konsumsi di Jepang meningkat menjadi 8%. Meskipun begitu harga segala sesuatu di Jepang masih tergolong murah dan bersahabat meski sudah termasuk dengan pajaknya. Bahkan, tidak sedikit juga barang hingga makanan di sana yang tax free atau bebas pajak. Mungkin karena hal ini lah banyak turis kemudian menyukai negara ini sebagai salah satu negara tujuan wisatanya.

Bahkan, banyak toko maupun Department Store yang menyediakan dan menjual barang dengan harga yang sangat murah tanpa pajak namun berkualitas bagus. Hal ini Tentunya berhasil membuat banyak turis melirik negara ini sebagai destinasi wisata mereka karena di sana mereka bisa mendapatkan barang berkualitas dengan harga yang cukup bersahabat. Bahkan, hal ini mempengaruhi barang-barang dari merk tertentu yang dijual di seluruh dunia – di mana anda bisa menemukan barang dengan merek persis sama dan kualitas yang sama dengan harga yang memiliki selisih yang lumayan.

Murahnya pajak konsumsi di Jepang juga dimanfaatkan oleh beberapa penjual online di indonesia untuk mendapatkan barang daganganya untuk kemudian dijual lagi di indonesia. Barang yang banyak dibeli di jepang dengan selisih harga yang cukup banyak karena pengaruh pajak di sana yang terbilang rendah adalah kosmetik dan produk perawatan tubuh dan muka. Bahkan, seperti di negara lainnya di Jepang juga menyediakan layanan tax refund atau pengembalian pajak konsumsi dari barang belanjaan yang Anda beli di sana. Hal ini Tentunya menguntungkan mereka yang membeli barang di sana untuk kemudian dijual lagi di Indonesia.

Spread the love
Kelebihan Pajak Berbasis Konsumsi
Uncategorized

Kelebihan Pajak Berbasis Konsumsi

Di Indonesia kita memang mengenal banyak sekali jenis pajak yang berlaku dan harus kita patuhi sebagai warga negara ini. Namun agar pembaca bisa dapat lebih mudah memahami isi dari artikel ini saya akan mengerjakan jenis pajak menjadi dua jenis yaitu yang pertama adalah pajak berbasis penghasilan atau income – based taxation dan juga pajak berbasis konsumsi atau expenditure – based taxation. kedua basis pajak ini menuai banyak kontroversi, nah apabila kita telusuri, kontroversi antara dua basis pajak yang ada di Indonesia ini bermuara pada 4 isu yaitu keadilan, netralitas, efisiensi, dan juga kemudahan administrasi.

Nah, di sini saya akan membahas Apa saja kelebihan pajak berbasis konsumsi atau biasa juga disebut dengan expenditure – based taxation. Kelebihan yang dimaksud di sini merupakan kenyamanan atau kemudahan yang dirasakan oleh mereka seperti yang diwajibkan untuk membayar pajak. Namun perlu kita ingat bahwa tiap-tiap jenis pajak sudah dipertimbangkan dengan sangat matang oleh pemerintah sebelum peraturan wajib mengeluarkan pajak akan sesuatu dikeluarkan. Dalam perkembangannya pemerintah juga mengedepankan 4 isu yang sudah disebutkan di atas yaitu keadilan, netralitas, efisiensi dan juga kemudahan administrasi.

Mengapa pajak berbasis konsumsi dinilai memiliki kelebihan? Pendapat ini dikemukakan oleh Julio Escalano ( 1995 ), menurut Escalano, pajak berbasis konsumsi memiliki dua kelebihan utama yaitu efisiensi dan juga netralitas. Mengapa pajak berbasis konsumsi dinilai lebih efisien secara ekonomis jika dibandingkan dengan pajak berbasis penghasilan? Hal ini dikarenakan pada pajak berbasis penghasilan, mereka para wajib pajak langsung di kenakan potongan pada penghasilan mereka yang dapat mengakibatkan Jumlah penghasilan mereka untuk ditabung Kian menurun. Karena hal ini banyak pihak yang kemudian menilai bahwa pajak berbasis konsumsi dinilai lebih efisien dari segi ekonomis. Karena jumlah pajak pada income basis taxation dikenakan langsung pada penghasilan wajib pajak yang mengakibatkan jumlah yang mereka terima menurun Sehingga menurun pula potensi penghasilan yang dapat diterima oleh mereka para wajib pajak di masa yang akan datang dari penghasilan bunga. Hal ini juga lah Yang memicu banyaknya prasangka bahwa income based taxation dinilai tidak netral.

Di sisi lain, pajak berbasis konsumsi dinilai jauh lebih adil karena akar dari permasalahan terdapat pada konsep yang sangat mendasar yaitu kemampuan untuk membayar. Namun, bagaimanapun juga, pemerintah sebenarnya sudah mempertimbangkan dengan sangat matang sebelum memutuskan untuk mengenakan pajak pada suatu hal Sebelum mengeluarkan keputusan tersebut yang diatur dalam berbagai undang-undang yang ada di Indonesia. Untuk itu sudah sepatutnya bagi kita warga negara Indonesia untuk tetap mematuhi kewajiban kita dalam membayar pajak bagaimanapun peraturanya karena sesungguhnya pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara yang kemudian dapat kita rasakan manfaatnya untuk kepentingan bersama.

Salah satu manfaat pajak yang paling terasa yang dapat dirasakan masyarakat seluruh Indonesia adalah terjaminnya pendidikan generasi muda dan berkembangnya berbagai sarana dan pra sarana poker online di indonesia. Manfaat lain dari pajak berbasis income maupun pajak berbasis konsumsi adalah sebagai pemerata pajak dari para wajib pajak berpenghasilan rendah dengan para wajib pajak dengan penghasilan yang tinggi. Semua sudah diatur dan dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah agar mencapai tujuan bersama dengan cara seadil-adilnya. Sekian informasi mengenai kelebihan pajak berbasis konsumsi yang saya sampaikan semoga berguna untuk anda.

Spread the love
Penjelasan Pajak Konsumsi dalam Negeri
Uncategorized

Penjelasan Pajak Konsumsi dalam Negeri

Ketika kita berbelanja sesuatu, ada kalanya kita mendapatkan biaya tambahan yang sering disebut sebagai Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Meski sudah sering kita dengar, beberapa orang masih belum mengetahui apa saja yang termasuk dalam pajak pertambahan nilai. Jika dilihat dari ilmu perpajakan, yang termasuk dalam kategori Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak objektif, pajak konsumsi umum di dalam negeri, dan pajak tidak langsung.

Pajak objektif sendiri adalah salah satu jenis pajak yang hanya timbul karena faktor objektif yang tidak ada hubungannya dengan penghasilan. Pajak konsumsi adalah pajak yang dikenakan pada beban konsumen. Terakhir, pajak tidak langsung adalah pajak yang dibebankan kepada konsumen, tetapi penyetoran pajak tersebut dilakukan oleh penjual.

Pajak Pertambahan Nilai ini menjadi salah satu penghasilan pajak yang terbesar. Penghitungan pajak ini tidak seperti pajak kekayaan atau pajak penghasilan. Barang-barang yang dikenakan pajak adalah barang-barang konsumsi sehari-hari. Berikut adalah penjelasan detail mengenai pajak konsumsi yang sering disebut dengan PPN.

Pajak Objektif

Seperti yang telah sedikit dijelaskan di atas, pajak objektif adalah pajak yang dikenakan untuk barang-barang objektif. Dalam hal ini, subjek pajaknya adalah konsumen sebagai orang yang memikul biaya pajak. Dalam pajak objektif ini, kondisi subjektif dari konsumen tidak dipertimbangkan. Siapa pun yang menjadi konsumennya tetap diharuskan membayar pajak dengan jumlah yang sama.

Pajak Konsumsi dalam Negeri

Selain pajak onjektif, ada pajak konsumsi di dalam negeri. Di sini, yang dikenai pajak adalah barang atau jasa yang dikonsumsi. Jadi, bukan barang yang sedang dalam proes produksi. Barang yang kena pajak adalah barang yang ditujukan untuk konsumen akhir. Pengenaan pajak konsumsi dalam negeri ini bersifat sementara. Di dalam undang-undang, PPN merupakan pajak atas konsumsi barang atau jasa dalam daerah pabean yang diberlakukan secara bertingkat untuk setiap jalur produksi dan juga distribusi.

Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung yang masuk kategori PPN adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen, tetapi yang menyetorkan adalah pihak produsen. Wajib pajak dikenakan biaya pajak secara tidak langsung karena bukan dirinya yang menyetorkan uang pajak tersebut. Karena pembayar pungutan dan penyetoran pajak adalah pihak yang berbeda, faktur pajak yang telah diterbitkan oleh penjual menjadi bukti untuk menyetorkan sejumlah pajak.

Itulah yang masuk kategori Pajak Pertambahan Nilai. Secara sederhananya, PPN bisa disebut juga sebagai pajak konsumsi. Seseorang seperti salah satu bettor kena biaya tambahan pajak karena membelanjakan barang atau jasa. Sampai sekarang, pajak konsumsi ini mempunyai peranan yang sangat strategis dan cukup signifikan. Porsi penerimaan negara dari sektor PPN ini sangat tinggi. Setiap tahunnya, negara menerima sekitar Rp 230 triliun untuk pajak konsumsi.

Spread the love
Mengapa Harus Mendeklarasikan Harta Kekayaan dan Membayar Pajak?
Uncategorized

Mengapa Harus Mendeklarasikan Harta Kekayaan dan Membayar Pajak?

Tahun 2016 sampai 2017 lalu, Indonesia telah menerapkan kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Dengan adanya kebijakan ini, wajib pajak harus mendeklarasikan hartanya, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri lalu membayar pajak sesuai dengan harta kekayaan mereka. Program amnesti pajak di Indonesia bisa dikatakan cukup berhasil. Lalu, masihkah Anda bertanya mengapa harus mendeklarasikan harta kekayaan lalu membayar pajak? Seperti yang kita ketahui bersama, pajak menjadi penerimaan dana terbesar negara. Dana ini nantinya digunakan untuk membangun seluruh daerah. Harus ada partisipasi dari warga negara untuk mematuhi aturan pembayaran pajak.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, mengakui bahwa memang ada banyak orang yang masih enggan menunaikan kewajiban mereka untuk membayar pajak. Alasannya sebagian besar sama, yaitu tidak tahu dengan pasti ke mana arah sebenarnya uang pajak tersebut digunakan. Padahal, ketika negara mendapatkan banyak penerimaan dari pajak, negara bisa melakukan banyak hal untuk memajukan bangsa. Sri Mulyani kemudian menjabarkan bahwa penerimaan pajak sebesar Rp 1 trilun saja sebenarnya dapat berkontribusi banyak untuk perbaikan sejumlah sektor demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Rp 1 triliun tersebut, negara bisa membangun jembatan sepanjang 3.541 m atau jalan sepanjang 155 km. Dana tersebut juga bisa digunakan untuk membelikan 11.900 rumah dinas prajurit, 306.000 ton pupuk untuk petani, hingga menggaji 10.000 polisi dalam satu tahun.

Pajak

Iitu baru Rp 1 triliun, bayangkan jika negara menerima lebih banyak. Kesejahteraan masyarakat terutama pasti akan lebih terjamin. Meski begitu, Sri Mulyani juga mengakui bahwa pemerintah melalui Dirjen Pajak memang perlu memperbaiki sistem dan kinerja mereka. Akan tetapi, bukan berarti wajib pajak bisa seenaknya beralasan untuk menghindari pajak yang harus mereka bayarkan. Untuk itulah pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pengampunan Pajak pada 2016 lalu. Diharapkan semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya membayar pajak. Tak hanya itu, mereka diharapkan mengerti juga manfaat dan alokasi uang pajak yang telah mereka bayarkan.

Untuk membuka kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, ini alasan penting mengapa Anda harus membayar pajak. Dana yang diperoleh dari pajak akan dialokasikan untuk beberapa keperluan negara seperti perbaikan infrastruktur dan transportasi, kemajuan pendidikan, gaji pegawai negeri sipil, peningkatan pertahanan dan keamanan, subsidi pertanian, peningkatan berbagai fasilitas kesehatan, penanggulangan bencana, dan membayar hutang-hutang negara. Warga negara telah memperoleh hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan. Selebihnya, warga negara Indonesia juga harus membayar kewajiban mereka, yaitu dengan taat membayar pajak. Dengan begitu, negara akan tetap bisa menjalankan operasionalnya dengan baik. Salah satu cara tepat untuk menjalankan kewajiban tersebut adalah dengan melakukan deklarasi kekayaan dan amnesti pajak.

Spread the love
Selain Indonesia, Ini 13 Negara yang juga Melakukan Deklarasi Pajak
Uncategorized

Selain Indonesia, Ini 13 Negara yang juga Melakukan Deklarasi Pajak

Deklarasi pajak dalam Tax Amnesty ternyata tidak hanya diberlakukan di Indonesia. Kita tentu masih ingat bahwa pada tahun 2016-2017 lalu, Indonesia sedang menggalakkan program deklarasi pajak dalam Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Ternyata, hal serupa juga dilakukan di berbagai negara tetangga, yaitu Thailand, Korea Selatan, Fiji, Honduras, Argentina, Trinidad & Tobago, Gibraltar, dan Pakistan. Lima negara berikutnya melakukan pengampunan pajak khusus, repatriasi, yaitu Malaysia, Brazil, India, Rusia, dan Israel. Data tersebut didapatkan dari DDTC atau Danny Darussalam Tax Center. Sebanyak 13 negara tersebut melaksanakan Tax Amnesty secara bersamaan pada 2016 lalu. Jadi, masyarakat Indonesia tidak boleh merasa terbebani, atau malah terteror, karena pada kenyataannya tidak hanya kita saja yang wajib mendeklarasikan pajak, tetapi juga negara-negara tetangga.

Sebelum negara-negara tersebut melakukan program Tax Amnesty, sudah ada sekitar 24 negara yang juga melakukan kebijakan pengampunan pajak. Jika dihitung-hitung, sudah lebih dari 40 negara yang melakukan program ini. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Indonesia khususnya diharapkan dapat mengambil pelajaran dari negara-negara lain yang juga menerapkan kebijakan ini. Pro dan kontra yang sempat terjadi beberapa waktu lalu jangan diungkit-ungkit lagi. Mengapa? Karena wajib pajak memang harus mendeklarasikan harta kekayaan mereka. Setelah itu, mereka akan dikenakan ketentuan pajak tertentu sesuai Undang-Undang atas harta kekayaan mereka.

Program deklarasi kekayaan dan pengenaan pajak atas deklarasi sebenarnya dilakukan semata-mata untuk kepentingan negara. Seperti yang kita tahu bersama, negara membutuhkan biaya operasional untuk menjalankan pemerintahan. Biaya operasional tersebut tentu tidak dihasilkan dari pohon yang berbuah, melainkan dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Beban pajak tentu disesuaikan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki masing-masing wajib pajak. Nantinya, dana yang masuk dari pajak pun akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Pajak adalah uang yang diterima dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Lalu, sudahkah Anda mendeklarasikan harta kekayaan Anda pada kebiajakan Tax Amnesty tahun lalu?

Sama seperti di Indonesia, Tax Amnesty yang berlaku di berbagai negara lainnya juga menimbulkan pro dan kontra. Di Jerman pada tahun 1990, Mahkamah Konstitusi menerima gugatan terhadap Tax Amnesty. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi Jerman pada akhirnya memutuskan bahwa tax amnesty adalah kebijakan yang tidak melanggar konstitusi. Justru, kebijakan ini dinilai dapat menjadi jembatan bagi wajib pajak yang selama ini tidak patuh untuk kembali patuh. Tak hanya negara saja yang diuntungkan dengan adanya program kebiajkan ini, tetapi juga para wajib pajak. Setidaknya, mereka bisa kembali menjadi warga negara yang baik dengan ikut serta membayar pajak. Demikian adalah informasi tentang kebijakan deklarasi pajak dalam tax amnesty. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda.

Spread the love
Spread the love
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!