Beberapa orang masih bingung karena adanya biaya tambahan saat kita membeli barang tertentu. Biaya tambahan ini biasanya disebut sebagai pajak konsumsi atau sebutan akrabnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN). Mengapa kita harus membayar pajak konsumsi? Padahal, kita sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli barang tersebut. Pengenaan pajak atas barang-barang konsumsi menjadi suatu hal yang logis dan wajar, terutama untuk barang-barang yang masuk kategori sebagai barang mewah. Tak hanya di Indonesia, pajak konsumsi ini juga berlaku di berbagai negara lain. Bisa dibilang, pajak konsumsi ini adalah semacam konsekuensi logis masyarakat yang tinggal di suatu negara. Hampir di seluruh negara punya aturan pajak yang berbeda-beda.

Mengapa seseorang harus membayar pajak? Seperti yang telah sedikit disinggung di atas, individu seperti anggota yang bermain di situs judi http://www.citibet88.biz wajib membayar pajak, termasuk pajak konsumsi, sebagai konsekuensi logis karena hidup di suatu negara. Semua negara tetap punya aturan masing-masing terkait pajak. Meski tidak ada negara yang benar-benar bebas paja, ada negara-negara tertentu yang nominal pajaknya sangat rendah. Negara seperti ini disebut dengan tax heaven country. Kembali lagi pada pertanyaan awal, mengapa negara butuh pajak? Jawabannya adalah karena negara memerlukan sumber penerimaan demi membiayai pengeluaran negara. Pemasukan dari pajak ini kemudian dialokasikan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

Dalam perkembangannya, negara memang membutuhkan sejumlah uang untuk biaya operasional pada proses pemerintahan. Uang pembiayaan ini diperoleh melalui iuran dari warga negara. Seperti yang sudah disepakati sebelumnnya, suatu pemerintahan timbul karena para penduduk suatu negara sepakat untuk membentuk sebuah negara melalui sebuah ikatan persaman kepentingan. Setiap warga negara tentu membutuhkan keamanan dan kenyamanan. Dalam kepentingan keamanan, negara perlu membayar tentara untuk menjaga kedaulatan negara. Dalam kepentingan kenyamanan, negara perlu membayar polisi untuk menjaga ketertiban dalam masuarakat. Oleh karena itu, rakyat diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak tersebut nantinya juga akan dialokasikan lagi ke masyarakat.

Bagaimana jika seandainya sebuah negara tidak perlu membayar pajak? Siapakah pihak yang paling diuntungkan? Mereka yang paling beruntung karena tidak adanya pajak adalah orang kaya. Orang kaya atau para pemilik modal adalah orang-orang yang paling banyak mengeksploitasi SDA dan juga paling banyak menggunakan fasilitas umum. Tanpa adanya pajak, orang kaya akan semakin kaya, sementara orang miskin akan tetap miskin. Tanpa adanya pajak, pemerataan pendapatan pun tidak ada. Inilah sisi baik dan alasan kuat mengapa pajak harus diberlakukan. Dari penjelasan ini, diharapkan Anda sudah tidak menggerutu lagi jika mendapat tambahan pajak konsumsi. Bagaimanapun, pajak konsumsi yang dibebankan kepada Anda nantinya akan kembali lagi kepada Anda yang tentu saja bentuknya sudah lain.

 

Ketika kita berbelanja sesuatu, ada kalanya kita mendapatkan biaya tambahan yang sering disebut sebagai Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Meski sudah sering kita dengar, beberapa orang masih belum mengetahui apa saja yang termasuk dalam pajak pertambahan nilai. Jika dilihat dari ilmu perpajakan, yang termasuk dalam kategori Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak objektif, pajak konsumsi umum di dalam negeri, dan pajak tidak langsung.

Pajak objektif sendiri adalah salah satu jenis pajak yang hanya timbul karena faktor objektif yang tidak ada hubungannya dengan penghasilan. Pajak konsumsi adalah pajak yang dikenakan pada beban konsumen. Terakhir, pajak tidak langsung adalah pajak yang dibebankan kepada konsumen, tetapi penyetoran pajak tersebut dilakukan oleh penjual.

Pajak Pertambahan Nilai ini menjadi salah satu penghasilan pajak yang terbesar. Penghitungan pajak ini tidak seperti pajak kekayaan atau pajak penghasilan. Barang-barang yang dikenakan pajak adalah barang-barang konsumsi sehari-hari. Berikut adalah penjelasan detail mengenai pajak konsumsi yang sering disebut dengan PPN.

Pajak Objektif

Seperti yang telah sedikit dijelaskan di atas, pajak objektif adalah pajak yang dikenakan untuk barang-barang objektif. Dalam hal ini, subjek pajaknya adalah konsumen sebagai orang yang memikul biaya pajak. Dalam pajak objektif ini, kondisi subjektif dari konsumen tidak dipertimbangkan. Siapa pun yang menjadi konsumennya tetap diharuskan membayar pajak dengan jumlah yang sama.

Pajak Konsumsi dalam Negeri

Selain pajak onjektif, ada pajak konsumsi di dalam negeri. Di sini, yang dikenai pajak adalah barang atau jasa yang dikonsumsi. Jadi, bukan barang yang sedang dalam proes produksi. Barang yang kena pajak adalah barang yang ditujukan untuk konsumen akhir. Pengenaan pajak konsumsi dalam negeri ini bersifat sementara. Di dalam undang-undang, PPN merupakan pajak atas konsumsi barang atau jasa dalam daerah pabean yang diberlakukan secara bertingkat untuk setiap jalur produksi dan juga distribusi.

Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung yang masuk kategori PPN adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen, tetapi yang menyetorkan adalah pihak produsen. Wajib pajak dikenakan biaya pajak secara tidak langsung karena bukan dirinya yang menyetorkan uang pajak tersebut. Karena pembayar pungutan dan penyetoran pajak adalah pihak yang berbeda, faktur pajak yang telah diterbitkan oleh penjual menjadi bukti untuk menyetorkan sejumlah pajak.

Itulah yang masuk kategori Pajak Pertambahan Nilai. Secara sederhananya, PPN bisa disebut juga sebagai pajak konsumsi. Seseorang seperti salah satu bettor di http://citipoker88.com kena biaya tambahan pajak karena membelanjakan barang atau jasa. Sampai sekarang, pajak konsumsi ini mempunyai peranan yang sangat strategis dan cukup signifikan. Porsi penerimaan negara dari sektor PPN ini sangat tinggi. Setiap tahunnya, negara menerima sekitar Rp 230 triliun untuk pajak konsumsi.

Categories : Uncategorized
Posted by shohize
No Comments

Tahun 2016 sampai 2017 lalu, Indonesia telah menerapkan kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Dengan adanya kebijakan ini, wajib pajak harus mendeklarasikan hartanya, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri lalu membayar pajak sesuai dengan harta kekayaan mereka. Program amnesti pajak di Indonesia bisa dikatakan cukup berhasil. Lalu, masihkah Anda bertanya mengapa harus mendeklarasikan harta kekayaan lalu membayar pajak? Seperti yang kita ketahui bersama, pajak menjadi penerimaan dana terbesar negara. Dana ini nantinya digunakan untuk membangun seluruh daerah. Harus ada partisipasi dari warga negara untuk mematuhi aturan pembayaran pajak.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, mengakui bahwa memang ada banyak orang yang masih enggan menunaikan kewajiban mereka untuk membayar pajak. Alasannya sebagian besar sama, yaitu tidak tahu dengan pasti ke mana arah sebenarnya uang pajak tersebut digunakan. Padahal, ketika negara mendapatkan banyak penerimaan dari pajak, negara bisa melakukan banyak hal untuk memajukan bangsa. Sri Mulyani kemudian menjabarkan bahwa penerimaan pajak sebesar Rp 1 trilun saja sebenarnya dapat berkontribusi banyak untuk perbaikan sejumlah sektor demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Rp 1 triliun tersebut, negara bisa membangun jembatan sepanjang 3.541 m atau jalan sepanjang 155 km. Dana tersebut juga bisa digunakan untuk membelikan 11.900 rumah dinas prajurit, 306.000 ton pupuk untuk petani, hingga menggaji 10.000 polisi dalam satu tahun.

Pajak

Iitu baru Rp 1 triliun, bayangkan jika negara menerima lebih banyak. Kesejahteraan masyarakat terutama kepada http://multibet88.co pasti akan lebih terjamin. Meski begitu, Sri Mulyani juga mengakui bahwa pemerintah melalui Dirjen Pajak memang perlu memperbaiki sistem dan kinerja mereka. Akan tetapi, bukan berarti wajib pajak bisa seenaknya beralasan untuk menghindari pajak yang harus mereka bayarkan. Untuk itulah pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pengampunan Pajak pada 2016 lalu. Diharapkan semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya membayar pajak. Tak hanya itu, mereka diharapkan mengerti juga manfaat dan alokasi uang pajak yang telah mereka bayarkan.

Untuk membuka kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, ini alasan penting mengapa Anda harus membayar pajak. Dana yang diperoleh dari pajak akan dialokasikan untuk beberapa keperluan negara seperti perbaikan infrastruktur dan transportasi, kemajuan pendidikan, gaji pegawai negeri sipil, peningkatan pertahanan dan keamanan, subsidi pertanian, peningkatan berbagai fasilitas kesehatan, penanggulangan bencana, dan membayar hutang-hutang negara. Warga negara telah memperoleh hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan. Selebihnya, warga negara Indonesia juga harus membayar kewajiban mereka, yaitu dengan taat membayar pajak. Dengan begitu, negara akan tetap bisa menjalankan operasionalnya dengan baik. Salah satu cara tepat untuk menjalankan kewajiban tersebut adalah dengan melakukan deklarasi kekayaan dan amnesti pajak.

Categories : Uncategorized
Posted by shohize
No Comments

Deklarasi pajak dalam Tax Amnesty ternyata tidak hanya diberlakukan di Indonesia. Kita tentu masih ingat bahwa pada tahun 2016-2017 lalu, Indonesia sedang menggalakkan program deklarasi pajak dalam Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Ternyata, hal serupa juga dilakukan di berbagai negara tetangga, yaitu Thailand, Korea Selatan, Fiji, Honduras, Argentina, Trinidad & Tobago, Gibraltar, dan Pakistan. Lima negara berikutnya melakukan pengampunan pajak khusus, repatriasi, yaitu Malaysia, Brazil, India, Rusia, dan Israel. Data tersebut didapatkan dari DDTC atau Danny Darussalam Tax Center. Sebanyak 13 negara tersebut melaksanakan Tax Amnesty secara bersamaan pada 2016 lalu. Jadi, masyarakat Indonesia tidak boleh merasa terbebani, atau malah terteror, karena pada kenyataannya tidak hanya kita saja yang wajib mendeklarasikan pajak, tetapi juga negara-negara tetangga.

Sebelum negara-negara tersebut melakukan program Tax Amnesty, sudah ada sekitar 24 negara yang juga melakukan kebijakan pengampunan pajak. Jika dihitung-hitung, sudah lebih dari 40 negara yang melakukan program ini. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Indonesia khususnya member di http://www.speedbet88.net diharapkan dapat mengambil pelajaran dari negara-negara lain yang juga menerapkan kebijakan ini. Pro dan kontra yang sempat terjadi beberapa waktu lalu jangan diungkit-ungkit lagi. Mengapa? Karena wajib pajak memang harus mendeklarasikan harta kekayaan mereka. Setelah itu, mereka akan dikenakan ketentuan pajak tertentu sesuai Undang-Undang atas harta kekayaan mereka.

Program deklarasi kekayaan dan pengenaan pajak atas deklarasi sebenarnya dilakukan semata-mata untuk kepentingan negara. Seperti yang kita tahu bersama, negara membutuhkan biaya operasional untuk menjalankan pemerintahan. Biaya operasional tersebut tentu tidak dihasilkan dari pohon yang berbuah, melainkan dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Beban pajak tentu disesuaikan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki masing-masing wajib pajak. Nantinya, dana yang masuk dari pajak pun akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Pajak adalah uang yang diterima dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Lalu, sudahkah Anda mendeklarasikan harta kekayaan Anda pada kebiajakan Tax Amnesty tahun lalu?

Sama seperti di Indonesia, Tax Amnesty yang berlaku di berbagai negara lainnya juga menimbulkan pro dan kontra. Di Jerman pada tahun 1990, Mahkamah Konstitusi menerima gugatan terhadap Tax Amnesty. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi Jerman pada akhirnya memutuskan bahwa tax amnesty adalah kebijakan yang tidak melanggar konstitusi. Justru, kebijakan ini dinilai dapat menjadi jembatan bagi wajib pajak yang selama ini tidak patuh untuk kembali patuh. Tak hanya negara saja yang diuntungkan dengan adanya program kebiajkan ini, tetapi juga para wajib pajak. Setidaknya, mereka bisa kembali menjadi warga negara yang baik dengan ikut serta membayar pajak. Demikian adalah informasi tentang kebijakan deklarasi pajak dalam tax amnesty. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda.

Categories : Uncategorized
Posted by shohize
No Comments

Setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang Dasar tentang Tax Amnesty atau pengampunan pajak menjadi Undang-Undang Pengampunan pajak, pemerintah gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk segera melaporkan hartanya. Pengampunan pajak merupakan program penghapusan pajak yang seharusnya menjadi tanggungan wajib pajak. Dengan adanya pengampunan pajak, wajib pajak tidak akan dikenai sanksi administrasi atau sanksi pidana perpajakan. Hal ini berlaku apabila wajib pajak mendeklarasikan harta dan membayar sejumlah uang tebusan seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Harta yang harus dilaporkan adalah akumulasi semua kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik keperluan usaha maupun bukan usaha, dan yang berada di luar negeri atau di dalam negeri.

Dalam Tax Amnesty atau pengampunan pajak, ada dua jenis pengakuan yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Pertama, wajib pajak ahrus mendeklarasikan aset-asetnya yang disimpan di dalam negeri maupun di luar negeri kepada Ditjen Pajak. Setelah itu, wajib pajak bisa membawa uang dari luar negeri ke dalam negeri dengan cara repatriasi. Kedua, masing-masing deklarasi pajak ini terdapat biaya tebusannya. Akan tetapi, biaya tebusan tersebut nominalnya lebih murah dibandingkan dengan tarif normalnya. Sampai tahun 2017 lalu, sudah ada banyak sekali masyarakat Indonesia yang melakukan tax amnesty.

Bagi orang-orang yang mempunyai harta kekayaan di luar negeri, mereka diwajibkan untuk membayar pajak. Sebelum adanya tax amnesty, mungkin orang-orang belum tahu tentang pentingnya mendeklarasikan harta kekayaan baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan adanya program pengampunan pajak, masyarakat bisa lebih paham apa pentingnya mengikuti program ini bagi dirinya dan usaha yang sedang dijalankannya. Tak hanya di Indonesia, program Tax Amnesty ini juga dilakukan di beberapa negara tetangga, seperti Singapura. Pendapatan dari program pengampunan pajak ini semata-mata akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Masyarakat yang sadar tentang pentingnya membayar pajak pasti akan mendeklarasikan harta kekayaannya selama program tax amnesty ini masih berlaku.

Program Tax Amnesty atau Pengampunan pajak ini telah berakhir pada Maret 2017 lalu. Meski begitu, pihak-pihak yang belum mendeklarasikan harta kekayaannya masih tetap diwajibkan untuk melaporkan hartanya. Mungkin nominal pajak deklarasi ini akan sedikit lebih mahal. Akan tetapi, apabila harta tersebut tidak dilaporkan, nantinya bisa menjadi bom waktu tersendiri bagi masing-masing wajib pajak. Mereka yang belum melaporkan hartanya tidak tahu berapa besaran pajak yang harus dibayar. Setelah bertahun-tahun, jumlah nominal pajak terutang akan semakin tinggi seperti bom waktu. Wajib pajak akan merasa menyesal dan merugi karena keputusannya tidak melaporkan harta kekayaannya. Untuk itu, segera deklarasikan kekayaan Anda.

Categories : Uncategorized
Posted by shohize
No Comments